INDIA Mempertimbangkan UU peraturan Cryptocurrency: Dikhawatirkan Mempersulit Pengawasan Ekonomi ole777 Nasional
India Ragu Mengatur kebijakan Kripto Karena Risiko Pengawasan Ekonomi Karna Sulit Dikendalikan
India masih menahan diri untuk mengeluarkan regulasi kebijakan terkait cryptocurrency. Hal ini didorong oleh kekhawatiran pemerintah dan Bank Sentral India (Reserve Bank of India/RBI) bahwa pengaturan formal bisa memberikan legitimasi pada aset digital yang sifatnya spekulatif dan berisiko menciptakan gangguan sistemik terhadap ekonomi nasional.
RBI menilai bahwa regulasi kripto bukan hanya sulit diterapkan secara efektif, tetapi juga dapat membuat sektor ini menjadi bagian sistem keuangan yang lebih besar dan tidak terkontrol. Bahkan jika pemerintah mencoba melarang kripto, perdagangan peer-to-peer (P2P) dan transaksi di bursa desentralisasi tetap sulit diawasi dan diatur secara penuh. Oleh karena itu, pendekatan India saat ini adalah berhati-hati dan memilih “wait-and-see” dengan pengawasan ole777 parsial.
Meski begitu, pemerintah India sudah memberlakukan pajak 30% atas keuntungan aset kripto dan pemotongan pajak di sumber sebesar 1% untuk mencegah aktivitas spekulatif berlebihan. Sistem pembayaran digital India yang maju, terutama Unified Payments Interface (UPI), juga menjadi perhatian utama. RBI khawatir penggunaan stablecoin dapat mengganggu ekosistem sistem pembayaran digital yang saat ini sangat berkembang dengan miliaran transaksi setiap tahun.
Ketidakjelasan regulasi ini menyebabkan sekitar 5 juta pengguna kripto di India lebih memilih bertransaksi melalui bursa asing, dengan volume perdagangan mencapai puluhan miliar dolar AS per tahun. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah dalam menyelaraskan inovasi teknologi dengan pengawasan ekonomi yang ketat.
Di sisi lain, meski belum ada regulasi komprehensif, investasi kripto di India tetap signifikan, mencapai sekitar 4,5 miliar dolar AS. Mayoritas masyarakat India bahkan mendukung adanya regulasi yang jelas agar industri ini bisa tumbuh dengan lebih sehat dan aman. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan undang-undang baru yang dinamakan COINS Act yang diharapkan dapat membuka jalan menuju kepastian hukum, kepatuhan pajak yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi institusi keuangan.
Dengan populasi digital yang besar dan muda, masa depan adopsi kripto di India sangat potensial jika regulasi dapat disusun secara tepat dan seimbang. Sementara itu, langkah pemerintah tetap berhati-hati untuk menghindari risiko ekonomi yang lebih besar, namun juga tak menghadang kemajuan teknologi blockchain dan aset digital.
